Depancasilaisasi

Joko Riyanto,

KOORDINATOR RISET PUSAT KAJIAN DAN PENELITIAN KEBANGSAAN (PUSKALITBA) SOLO

Kalau Pancasila menjadi dasar negara, ia harus menjadi jiwa dan pedoman dari semua kebijakan pemerintah.

Hari lahir Pancasila, 1 Juni, telah dikeramatkan oleh bangsa ini, sebagaimana halnya Pancasila itu sendiri sudah “dikeramatkan”. Namun, barangkali karena pernah menjadi momok lantaran beralih fungsi menjadi ideologi represif Orde Baru, Pancasila kini mulai jarang disebut dalam diskursus politik. Ada kesan telah terjadi “depancasilaisasi”, yaitu mulai ditinggalkannya Pancasila dalam aspek penyelenggaraan negara dan pemerintahan saat ini.

Romantisisme ideologi yang kembali muncul sekarang ini, jika ditelaah mendalam, adalah sebagai ekspresi ketidakpercayaan dan ketidakyakinan publik atas kebenaran dan hasil implementasi ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila dianggap gagal dalam membawa kemakmuran dan gagal mewujudkan hidup berohani. Pancasila dianggap penuh dengan penyimpangan dalam praktek politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Kita saat ini menyaksikan dan mengalami kondisi depancasilaisasi. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa hampir tidak berjalan dengan baik dengan bukti kemerdekaan dan kebebasannya menjalankan ibadah masih ada tekanan dan kekerasan oleh kelompok fanatik tertentu. Pancasila, yang digali para pendiri bangsa dari Bumi Pertiwi, tidak lagi menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Ironisnya: penyelewengan terhadap Pancasila justru dimulai oleh para penyelenggara negara. Penyelenggara negara kita justru mewarisi pandangan hidup zaman kolonial: keberpihakan kepada pemilik modal, pengabdian kepada keserakahan, menjunjung tinggi korupsi, dan pengagungan terhadap praktek kekerasan serta diskriminasi.

Begitu pula dengan sila Perikemanusiaan. Asas-asas kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia makin tergerus oleh liberalisme dan kapitalisme. Relasi sosial antarmanusia tidak lagi diperantarai oleh kerja sama dan solidaritas, melainkan oleh logika mencari keuntungan dan rivalitas. Harga diri manusia Indonesia juga tidak sama di hadapan negara: negara memperlakukan sangat istimewa segelintir pemilik modal dan kaum elite, tetapi mengabaikan mayoritas yang miskin. Tragedi Mesuji dan Freeport adalah bentuk nyata pengingkaran terhadap Pancasila. Aparatus negara, yakni TNI/Polri, yang semestinya melindungi rakyat, justru menjadi alat perusahaan untuk membantai kaum tani.

Demikian pula sila keempat, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijakan dalam Permusyawaratan Perwakilan”. Prinsip demokrasi-mufakat juga sudah hampir terkubur. Praktisnya, hampir seluruh kebijakan ekonomi, politik, dan sosial-budaya di negeri ini diputuskan oleh segelintir elite berkuasa. Sedangkan mayoritas rakyat Indonesia telah dilemparkan keluar dari ruang-ruang pengambilan kebijakan. Akibatnya, ada banyak sekali kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, seperti privatisasi, penghapusan subsidi, liberalisasi perdagangan, dan lain-lain.

Nasib sila kesejahteraan/keadilan sosial justru lebih parah lagi. Sila ini bahkan tidak pernah terwujud dalam sejarah berbangsa dan bernegara kita. Ironisnya lagi, penyelenggara negara justru memilih sistem ekonomi-politik yang melahirkan ketidakadilan sosial: kapitalisme. Sumber-sumber ekonomi, khususnya sumber daya alam, telah dikuasai oleh segelintir kapitalis asing dan swasta nasional. Ini terjadi lantaran pemerintah kembali mengadopsi kebijakan ekonomi berbau kolonial: neoliberalisme. Para pendiri bangsa kita mewariskan Pasal 33 UUD 1945 sebagai sistem perekonomian yang cocok untuk mendatangkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Tetapi, sejak Orde Baru hingga sekarang, Pasal 33 UUD 1945 tidak pernah dijalankan oleh rezim berkuasa.

Sangat jelas bahwa nilai-nilai Pancasila belum dilaksanakan dengan benar sampai detik ini, justru telah terjadi sindrom depancasilaisasi. Jika kita obyektif memberi penilaian, Pancasila sejatinya merupakan konsep yang sangat bagus dan komprehensif. Banyak ahli di dunia mengatakan Pancasila adalah ideologi yang lengkap, karena mencakup berbagai aspek, yakni ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial. Tidak banyak ideologi yang mencakup demikian banyak aspek kehidupan. Lebih-lebih kalau melihat pengalaman selama ini, rapuhnya pengamalan terhadap ideologi Pancasila itu meninggalkan sejarah hitam bagi bangsa Indonesia. Pengalaman buruk berupa penyalahgunaan oleh kekuasaan menyebabkan rasa antipati dan apriori itu tumbuh subur.

Karena itu, Pancasila justru harus diamalkan secara konsekuen dan dijadikan tonggak kehidupan sosial yang harmonis serta kehidupan sosial yang adil. Justru sekarang ini, di tengah situasi berbangsa yang “retak'” akibat konflik antarkekuatan sipil, dipenuhi kemiskinan dan ketidakadilan, praktek korupsi yang merajalela, Pancasila menjadi nilai solusi dan penawar realitas yang karut-marut. Pancasila mencakup nilai keadilan, religiositas, demokrasi ekonomi kerakyatan, dan kesetaraan sosial. Pancasila adalah energi hidup dari dialektika sosial kebangsaan apabila ajarannya dilaksanakan dengan optimal dan tanpa pretensi kekuasaan.

Roeslan Abdulgani (alm., 1986) pernah mengatakan bahwa Pancasila kita bukan sekadar berisikan nilai-nilai statis, tetapi juga jiwa dinamis. Dengan demikian, tidak ada gunanya kita secara verbal menjunjung tinggi sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, tapi kita takut melawan kemusyrikan. Tidak ada gunanya kita mengagungkan sila perikemanusiaan, kalau kita membiarkan terus berkembangnya situasi yang tidak manusiawi. Komitmen kita pada eksistensi Pancasila sebagai dasar negara sebenarnya sudah final, sehingga tidak ada pilihan lain, kecuali Pancasila harus terus disuarakan, memulihkan nama baiknya.

Terlepas dari begitu banyaknya distorsi terhadap Pancasila itu sendiri, Pancasila tetap menjadi perisai paling ampuh bangsa Indonesia untuk mempertahankan negara kesatuan dari niat-niat mendirikan negara agama, konflik etnis, dan lain sebagainya. Tetapi Pancasila bukan sekadar untuk menjaga persatuan, melainkan, sebagaimana dikatakan Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945, sebagai “weltanschauung”-nya Indonesia merdeka. Jadi, lima prinsip atau asas itulah yang akan menjadi dasar atau asas bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasionalnya: menghapuskan penindasan manusia atas manusia dan penindasan bangsa atas bangsa.

Mengutip istilah Bung Karno, mengambil apinya Pancasila, bukan abunya. Kalau Pancasila menjadi dasar negara, ia harus menjadi jiwa dan pedoman dari semua kebijakan pemerintah. Pancasila tak harus dimaknai seperti dulu, yang cenderung hanya dijadikan jargon atau ide tanpa isi. Sekarang yang diutamakan penerjemahan, internalisasi, revitalisasi, dan implementasi di tataran praksis. Pancasila harus menjadi inspirasi membangun kehidupan berbangsa dan bernegara serta kebersamaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). *

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s